Pengertian Dan Tujuan Pembangunan Nasional Menurut Ahli

Pengertian Pembangunan Nasional 

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. 

Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan sebagainya.

Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Pembangunan Nasional (Propenas)

GBHN 1999 ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas dan maju serta sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, GBHN 1999 juga memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara pada saat ini beserta visi dan misi pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan. Kondisi Umum, visi dan misi tersebut untuk selanjutnya dipergunakan sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Pembangunan nasional meliputi :

1) Pembangunan Ekonomi

Peranan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, di samping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan, dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembangunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat. Selain itu, kegiatan dunia usaha yang tumbuh dengan pesat ternyata cenderung ditujukan pada sektor yang rentan terhadap gejolak moneter, sehingga kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bertambah bebannya, dan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja, meskipun selama Repelita VI pertambahan angkatan kerja telah diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, baik dalam jumlah maupun mutu.

2) Pembangunan Prasarana

Makin membaiknya sarana dan prasarana perhubungan serta pembangunan pariwisata, pos dan telekomunikasi yang meningkat, mempunyai arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan yang menyediakan sumber energi, bahan baku industri dan sumber penerimaan negara.

3) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya manusia (SDM) yang semakin meningkat kualitasnya. Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta Iptek, kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan kualitas SDM, sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

4) Pembangunan Regional dan Pembangunan Sumber Daya Alam

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan Nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan Timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah.

5) Pembangunan Hukum, Penerangan, Politik, Hankam dan Administrasi Negara

Pembangunan hukum terus diupayakan untuk kemajuan perletakan dasar-dasar kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum di samping kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Selain pembangunan pertahanan keamanan negara (hankamneg) diarahkan pada pembangunan segenap komponennya untuk memelihara stabilitas nasional yang mantap, dinamis, dan mewaspadai perkembangan lingkungan strategis; pendayagunaan aparatur negara dan sistem pengawasan pembangunan semakin diperlukan untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Permasalahan Pembangunan Nasional

Contoh : masalah pembangunan iptek.

1) Kebijaksanaan yang sesuai bagi pengembangan iptek.

untuk meningkatkan produktivitas maka kebijaksanaan untuk penerapan dan pengembangan iptek perlu pula diarahkan untuk mencari pemecahan masalah-masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang mendatang seperti pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah terbelakang seperti kawasan timur Indonesia, dan berbagai ketimpangan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, pengembangan iptek harus terarah pula pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

2) Strategi pengembangan iptek yang tepat

Artinya perlu pemikiran tentang ketersediaan dana, fasilitas riset dan teknologi yang ada baik dalam jumlah kualitas maupun penyebarannya antara sektor dan antar wilayah dalam mendukung kegiatan pembangunan iptek. Demikian juga dengan optimalisasi pendayagunaan berbagai sumber daya tersebut.

3) Di sektor produksi

Pada umumnya kegiatan produksi di Indonesia belum sampai pada tahap rancang bangun rekayasa dan penguasaan teknik produksi yang memadai untuk dapat menyerap perkembangan teknologi dan mengitegrasikan kedalam kegiatan produksi itu sendiri. Sebagian besar dari proses pengalihan teknologi yang terjadi baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan.

4) Berbagai macam kegiatan penelitian dan pengembangan

Sekalipun di tingkat nasional telah dilakukan berbagai investasi untuk mengembangkan lembaga-leMbaga litbang, laboratorium penelitan, dan pusat-pusat pelayanan teknologi, namun dampaknya terhadap perkembangan industri khususnya dan dunia usaha umumnya belum meluas. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara kalangan industri dan dunia usaha, serta lembaga-lembaga litbang masih lemah.

Secara garis besar permasalahan yang hadapi adalah tetap masih bersifat klasik, yaitu :

1. Ketertinggalan di bidang pendidikan
2. Sebagai implikasi dari hal di atas, jumlah dan komposisi sumber daya manusia iptek yang dimiliki masih jauh dari yang diperlukan. 
3. Kemampuan membiayai kegiatan penelitian dan riset juga masih terbatas.
4. Tradisi dan kemampuan riset dunia usaha termasuk swasta di Indonesia masih lemah
5. Kemampuan sektor industri nasional pada umumnya belum sampai pada tahap rancang bangun dan teknologi produksi yang memadai untuk dapat menyerap perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya kedalam kegiatan industri itu sendiri.
6. Industri nasional pada umumnya tergolong industri kecil.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas upaya yang dilakukan yaitu, 

1) Dalam bidang pengembangan industri berbagai strategi telah ditempuh dengan pelbagai macam pendekatan dan tujuannya, yakni antara lain :

a. strategi ekspor produksi primer, 

b. strategi industri subsidi impor, 

c. trategi industri promosi ekspor, dan 

d. strategi industri teknologi tinggi. 

2) Dalam bidang iptek telah dikenal antara lain, program hibah bersaing, riset unggulan terpadu dan riset unggulan kemitraan dan program coop education antara Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha. 

3) Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang iptek, selain universitas dan Litbang, telah dikembangkan beberapa aspek pendukung kelembagaan antara lain: 

a. Dewan Riset Nasional (1984),

b. Dewan Standarisasi Nasional (1984), 

c. Undang-Undang Hak Cipta (1982), 

d. Undang-Undang paten (1989), dan Akademik pengetahuan Indonesia. Sarana dan prasaran penelitian pun telah banyak dibangun dan dioperasikan.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 

1) Ketetapan Hati. Pemerintah dan wakil-wakil rakyat senantiasa berketetapan hati meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama ekonomi rakyat di daerah-daerah terpencil yang menggunakan sumberdaya alam setempat, dengan kekuatan modal sendiri, teknologi tepat guna, dan pasar terbatas. 

2) Kemiskinan. Kemiskinan mewarnai ekonomi rakyat sejak zaman penjajahan. Meskipun selama era Orde Baru kemiskinan absolut mulai berkurang, namun kemiskinan relatif meningkat karena perbedaan yang makin besar dalam peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang adil berpihak dan bersasaran pada kelompok yang paling miskin. 

3) Pengangguran. Penduduk miskin di Indonesia bukanlah penganggur penuh, tetapi bekerja namun dengan pendapatan rendah. Mereka itulah pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang memerlukan dukungan program-program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah dikembangkan menjadi program-program milik kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang mandiri, dengan bantuan dana bergulir dari pemerintah, LSM, atau sumber-sumber dana lain. 

4) Perbankan. Industri perbankan sebagai lembaga keuangan intermediasi yang telah berkembang cepat melalui kebijakan deregulasi (1983–93), dibenahi sungguh-sungguh agar tidak memperdaya tetapi benar-benar memberdayakan ekonomi rakyat. Melalui pengembangan program-program keuangan mikro, perbankan dikaitkan dengan lembaga-lembaga keuangan asli masyarakat berdasarkan adat setempat yang sudah lama diterapkan kelompok-kelompok masyarakat kecil. 

5) Kebijakan pertanian yang memihak petani. Program pembangunan yang berhasil meningkatkan produksi pertanian terutama pangan, patut dipertimbangkan untuk kembali dilaksanakan, dengan reformasi Agraria, pengelolaan sumberdaya alam, dan perbaikan dasar tukar (term of trade) komoditi-komoditi pertanian, termasuk komoditi ekspor perkebunan yang dihasilkan daerah-daerah tertentu di luar Jawa. 

6) Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Dalam era otonomi daerah diperlukan hubungan keuangan yang adil, imbang, dan harmonis, antara pusat dan daerah. Program-program pembangunan daerah mengembangkan potensi-potensi ekonomi dari daerah-daerah yang kaya sumbedaya alam, dengan sekaligus tidak meninggalkan daerah-daerah yang miskin sumberdaya alam namun berpotensi besar dalam sumberdaya manusia.

7) Pengelolaan Perdagangan Bebas. Proses meningkatnya perdagangan bebas sebagai konsekuensi dan kaitan eratnya dengan globalisasi yang makin garang mengharuskan Indonesia mengelola secara hati-hati perdagangan luar negerinya dan meningkatkan kerjasama ekonomi-perdagangan dalam negeri. Perdagangan ekspor-impor penting sekali, tetapi yang tidak kalah penting adalah melancarkan hubungan dagang antardaerah di Indonesia sendiri dalam rangka negara kesatuan yang kuat dan utuh. Keterpaduan hubungan ekonomi-perdagangan antardaerah merupakan kunci kemampuan dan ketahanan ekonomi nasional. 

DAFTAR PUSTAKA

• Amin, Zainul Ittihad. 1999. Pendidikan Kewiraan (Modul). Jakarta:Universitas Terbuka.
• Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia.
• Budiman, Arief. 1997. Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi). Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
• Karsono, Dedi. 1996. Kewiraan Tinjauan Strategis Dalam Berbangsa dan Bernegara. Jakarta:Grasindo.
• Koerniatmanto Soetoprawira, B. 1996. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
• Lembaga Ketahanan Nasional. 1980. Kewiraan. Bandung:CV. Karya Kita.
• 1992. Kewiraan Untuk Mahasiswa. Jakarta:Gramedia.
• Rosyada, Dede, dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
• Sumarsono, dkk. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
• Ubaidillah, A, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.